• SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI ( PHPL ) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ( VLK )

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin atau pada Unit Manajemen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UM IUPHHK/Auditee) oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) bersifat mandatory, yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada:

  1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 JIS p.45/Menhut-II/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak,
  2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, 
  3. Surat Edaran Dirjen BPK Nomor SE.8/VI-Set/2010 tentang Penjelasan Kedudukan Sertifikasi PHPL dan VLK.

Sertifikasi PHPL-1

PT. KANDELIA ALAM (Selanjutnya disebut PT. KLIA) adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengusahaan hutan pada ekosistem mangrove.

Pada empat tahun terakhir ini tidak terlepas dari berbagai isu lingkungan dan sosial yang cukup santer diberitakan media masa di wilayah pesisir Kubu Raya. Beberapa isu penting yang diberitakan antara lain:

rusaknya ekosistem mangrove oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, menurunnya produksi ikan akibat pembabatan mangrove dan pencemaran air oleh kulit-kulit pohon bakau yang ditumpuk. Beberapa pemberitaan juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan IUPHHK dipandang bertanggung jawab terhadap berbagai isu tersebut.

Kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan sebelum kegiatan penilaian lapangan dilakukan cukup banyak memberikan informasi mengenai isu-isu penting yang terjadi terkait dengan keberadaan areal PT. KLIA dan segala aktifitasnya. Hasil tangkapan informasi yang diperoleh antara lain adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi ternyata berada pada daerah-daerah yang jauh dari areal kerja PT. KLIA, pembabatan mangrove yang diisukan dilakukan oleh Auditee juga sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu di hutan produksi yang menjadi bagian dari ijin konsesi dari Menteri Kehutanan.

Permasalahan yang justru menjadi mencuat adalah penurunan produksi ikan dan pengambilan kayu mangrove di areal hutan lindung sepanjang pesisir untuk bahan baku dapur-dapur arang, menjadi salah satu isu permasalahan saat ini.

Semakin pesatnya pertambahan dapur arang masyarakat yang sampai saat ini sudah mencapai 350 unit (sesuai penyampaian Camat Batu Ampar) ternyata menjadi salah satu penyebab terjadinya perusakan mangrove di wilayah peisisir Kubu Raya, pengambilan bahan-bahan kayu mangrove dilakukan umumnya pada areal yang ditetapkan sebagai hutan lindung, sehingga bagian sebelah dalam hutan mangrove terlihat terbuka. Para pengrajin arang, pada akhir-akhir ini sudah mulai mengambil mangrove di lokasi areal kerja PT. KLIA.
Dalam kaitannya dengan keberadaan PT. KLIA di wilayah ini dapat diketahui berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka penilaian PHPL yang dilakukan PT. Sarbi International Certification secara umum menunjukkan lokasi dan aktifitas PT. KLIA tidak banyak menimbulkan permasalahan lingkungan di sekitarnya.

Sertifikasi PHPL-2

kondisi areal cenderung terjaga dengan baik, hampir tidak dijumpai bentuk-bentuk tekanan sosial, yang dijumpai justru dampak positif bagi masyarakat pencari ikan, udang dan kepiting, mereka secara rutin dapat memanfaatkan areal kerja PT. KLIA untuk mencari sumberdaya tersebut sebagai mata pencahaian alternatif.

Sertifikasi PHPL-3

Pada saat areal baru dilakukan penebangan memang dirasakan masyarakat mengurangi keberadaan ikan, udang dan kepiting, hal ini diduga oleh banyaknya tumpukan kayu, lalu lintas kendaraan air meningkat dan limbah pemanenan termasuk kulit-kulit kayu bakau, namun setelah 2 bulan kondisi areal dan sungai/alur kembali normal dan jumlah sumberdaya kebutuhan masyarakat tersebut kembali melimpah.

Disamping itu perusahaan selalu memenuhi kewajiban sosial terhadap desa binaan. Adapun bentuk-bentuk keterbukaan areal yang dijumpai di lapangan adalah bentuk-bentuk kegiatan produksi PT. KLIA dalam areal kerjanya sesuai ijin RKT yang berlaku.

Tahun 2013, LP-PHPL PT. Sarbi International Certification (PT. SIC) mendapat tugas untuk melakukan penilaian kinerja PHPL dan VLK pada areal PT. KLIA seluas ± 18.130 Ha di Daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan VLK pada PT. KLIA dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: persiapan kegiatan penilaian, penilaian lapangan serta penyusunan laporan dan pengambilan keputusan hasil penilaian kinerja PHPL dan VLK.

Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada PT. KLIA oleh LP-PHPL PT. SIC menggunakan acuan: alat penilaian atau verifier-verifier pada kriteria dan indikator penilaian kinerja PHPL dan VLK, bobot verifier berbasis usia kinerja Auditee < 5 Tahun dan norma atau nilai kematangan verifier yang terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Tahun 2013, pada areal PT. KLIA telah dilakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) PT. Sarbi Moerhani Lestari. Pada penilaian PHAPL tersebut, PT. KLIA mendapat Nilai Kinerja PHAPL dengan predikat Baik.

 


No Comments

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.